PERATURAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN UMMAT ISLAM
(HIMA PUI)
MUQODDIMAH
بسم الله الرحمن الر حيم
Mahasiswa adalah kaum intelektual dan generasi enerjik yang menempati posisi strategis sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa, serta merupakan agent social of change dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Mahasiswa merupakan garda depan dan pelopor setiap perubahan, teladan perjuangan, serta aset masa depan bangsa Indonesia.
Kaum Muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan banyak ditentukan oleh peran kaum muslimin. Oleh karena itu Mahasiswa Muslim adalah aset terbesar dari kaum muslimin, sehingga akan menentukan masa depan perlajanan bangsa & agama.
Lahirnya Himpunan Mahasiswa Persatuan Ummat Islam (HIMA PUI) berawal dari sebuah diskusi terbuka oleh pemuda PUI yang di ikuti kalangan mahasiswa, yang membahas mengenai eksistensi ORMAS PUI, sebagai warisan berharga. Mengingat wadah ini sudah banyak memberikan konstribusi real terhadap kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu dalam rangka memelihara dan mengembangkan wadah perjuangan ini, maka dibentuklah wadah pengkaderan generasi muslim, menuju terciptanya generasi yang kokoh dan mandiri, yang diberinama : HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN UMMAT ISLAM, disingkat HIMA PUI.
Terbentuknya wadah ini sebelumnya melalui berbagai forum bedah gagasan dikalangan mahasiswa muslim diberbagai kampus terutama di kampus-kampus PUI, setelah disepakati secara bulat tentang pentingnya wadah ini, maka diangkatlah wacana ini pada Muktamar Pemuda PUI di Jakarta pada tanggal 8-11 Desember 2004. dengan demikian, secara de jure pada saat itu HIMA PUI yang merupakan wadah sentral kaderisasi mahasiswa muslim telah terbentuk, dengan semangat memperjuangkan tujuan Persatuan Ummat Islam (PUI), yaitu: “Untuk mewujudkan individu, keluarga, masyarakat, budaya dan peradaban dunia yang diridhoi Allah SWT.”
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, HIMA PUI berpijak pada landasan idiil sebagaimana tertuang dalam Intisab PUI di bawah ini :
INTISAB PUI
بسم الله الرحمن الرحيم
اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا الرسو الله
Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah
الله غايتنا والإخلاص مبدئونا
Ikhlas dasar pengabdian kami Allah tujuan pengab dian kami
والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا
Cinta Kasih lambang pengabdian kami Reformasi jalan pengabdian kami
نعاهدالله على الصدق والإخلاص واليقين وطلب رضى الله
في العمل بين عباده باالتوكل عليه
Kami berjanji pada Mu ya Allah untuk berlaku benar, ikhlas,
Tegas dan mencari ridha Mu dalam beramal terhadap hamba-hamba Mu
Dengan bertawakal pada Mu
بسم الله الر حمن الرحيم
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang
بسم الله ولا حول ولا قوة الإ با الله العلي العظيم
Dengan menyebut nama Mu ya Allah, tidak ada pada kami ini daya dan
Tidak ada pada kami ini kekuatan kecuali atas kuasa Mu jua
الله اكبر
Allah Maha Besar
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Persatuan Ummat Islam, disingkat HIMA PUI
Pasal 2
WAKTU
HIMA PUI dinyatakan terbentuk pada Muktamar I Pemuda PUI di Jakarta,
pada tanggal 28 Syawal 1425 H. Yang bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2004,
sampai batas waktu yang tidak ditentukan
Pasal 3
KEDUDUKAN
HIMA PUI berkedudukan di setiap Pimpinan Daerah Pemuda PUI
BAB II
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 4
ASAS
Himpunan Mahasiswa Persatuan Ummat Islam (HIMA PUI) berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist, yang beraqidah Ahlus Sunah Wal Jama’ah
Pasal 5
SIFAT
Himpunan ini merupakan organisasi di bawah koordinasi Pemuda PUI
Pasal 6
TUJUAN
Terwujudnya mahasiswa Islam yang berpengetahuan tinggi, berwawasan luas,
berakhlaqurkarimah dan senantiasa beramaliah untuk perbaikan dan
Kemaslahatan ummat dalam mencapai Ridho Allah SWT.
BAB III
VISI, MISI DAN AMALIAH
Pasal 7
VISI
Menjadi wadah sentral pengkaderan mahasiswa muslim untuk melahirkan
Pemimpin Islam masa depan
Pasal 8
MISI
Menggali, mengembangkan dan memantapkan potensi generasi muslim untuk
melahirkan generasi beriman, bertaqwa dan profesional
Pasal 9
AMALIAH
1. Menyelenggarakan kaderisasi secara bertahap dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, dakwah dan kepemimpinan
2. Mengembangkan potensi-potensi kader dalam aspek keilmuan, sosial seni dan budaya
3. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa muslim untuk mencapai akhlaqurkarimah
4. Menjalin kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan dalam menunjang
dan tercapainya tujuan organisasi
BAB IV
KEORGANISASIAN
Pasal 10
SUSUNAN ORGANISASI
Struktur organisasi HIMA PUI terdiri dari :
1. Badan koordinasi nasional HIMA PUI berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat Pemuda PUI
2. HIMA PUI daerah berkedudukan di daerah masing-masing sesuai dengan kedudukan Pimpinan Daerah Pemuda PUI
3. HIMA PUI komisariat berkedudukan di kampus-kampus
Pasal 11
SUSUNAN PENGURUS
Pengurus HIMA PUI terdiri dari : pengurus harian, bidang-bidang dan anggota bidang
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 12
PENGERTIAN ANGGOTA
Anggota HIMA PUI ialah lulusan sekolah PUI atau lulusan sekolah non-PUI yang menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Pemuda PUI dan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga
HIMA PUI, serta telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan
Pasal 13
JEJANG KEANGGOTAAN
Anggota HIMA PUI terdiri atas :
1. Anggota Pemula
2. Anggota Muda
3. Anggota Muntasib
4. Anggota Kehormatan
BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 14
PERMUSYAWARATAN
- Musyawarah Nasional (Munas)
a. Munas organisasi diadakan tiga tahun sekali
b. Jika dianggap perlu dan penting dapat diadakan Munas luar biasa
c. Munas merupakan kekuasaan tertinggi dalam pehimpunan
d. Munas diadakan oleh badan koordinasi nasional HIMA PUI
- Musyawarah Daerah (Musda)
a. Musda organisasi diadakan dua tahun sekali
b. Jika dianggap perlu dan penting dapat diadakan Munas luar biasa
c. Musda diadakan oleh HIMA PUI Daerah
- Musyawarah Komisariat (Muskom)
a. Muskom organisasi diadakan satu tahun sekali
b. Jika dianggap perlu dan penting dapat diadakan Munas luar biasa
c. Muskom diadakan oleh HIMA PUI komisariat
- Musyawarah Kerja (Musker)
a. Musyawarah kerja diselenggarakan setiap tahunnya oleh setiap tingkatan pimpinan
b. Keputusan musyawarah kerja merupakan pedoman oprasional program HIMA PUI
yang mengikat dan harus dilaksanakan
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 15
KEUANGAN
Sumber keuangan HIMA PUI berasal dari :
1. Dana Kaderisasi Tokoh PUI
2. Iuran Anggota HIMA PUI
3. Usaha-usaha lain yang halal
4. Sumber-sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat
BAB VIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 16
PEMBUBARAN ORGANISASI
Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan dengan
Keputusan Muktamar Pemuda PUI
BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN PENETAPAN
Pasal 17
PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN PENETAPAN
1. Perubahan Peraturan Dasar HIMA PUI ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Munas HIMA PUI
2. Penetapan Peraturan Dasar HIMA PUI ini, dilakukan berdasarkan keputusan Munas HIMA PUI
BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 18
PERATURAN RUMAH TANGGA
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini dan penjelasan-penjelasannya, serta perincian-perincian lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga
- Peraturan Rumah Tangga disepakati pada Munas, yang sesuai dengan dan tidak menyalahi Peraturan Dasar
Pasal 19
ATURAN PERALIHAN
Periode kepemimpinan, berlangsung sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga
sebelumnya (yang lama) dan kemudian diselenggarakan musyawarah
untuk memilih kepemimpinan yang baru berdasarkan Peraturan Dasar Ini
BAB XI
PENUTUP
Pasal 20
PENUTUP
Peraturan Dasar ini disusun dan disahkan pada Munas I HIMA PUI
di Sekretariat PW PUI Jabar, Ujung Berung-Bandung, pada tanggal 15 November 2004
Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya.
Ketua Sidang Sekretaris Sidang
ttd ttd
PERATURAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN UMMAT ISLAM
(HIMA PUI)
BAB I
ISHLAHUTS TSAMANIYAH
Pasal 1
ISHLAHUTS TSAMANIYAH
Ishlahuts Tsamaniyah Ialah landasan operasional HIMA PUI
1. Ishlahul Aqidah : Perbaikan Aqidah
2. Ishlahul Ibadah : Perbaikan Ibadah
3. Ishlahul Tarbiyah : Perbaikan Pendidikan
4. Ishlahul Ailah : Perbaikan Kehidupan Keluarga
5. Ishlahul Mujtama : Perbaikan Kehidupan Sosial Masyarakat
6. Ishlahul Adah : Perbaikan Adat Istiadat
7. Ishlahul Iqtisadiyah : Perbaikan Perekonomian
8. Ishlahul Ummah : Perbaikan Ummat Keseluruhan
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
JENJANG KEANGGOTAAN
Jejang Anggota HIMA PUI adalah :
1. Keanggotaan
a. Anggota Pemula ialah mahasiswa Islam yang sedang melakukan studi (menurut ilmu) di perguruan tinggi yang telah mengikuti Training Intisab I, dan aktif mengikuti Halaqoh Ishlah sesuai dengan ketentuan
b. Anggota Muda ialah mahasiswa Islam yang sedang melakukan studi (menurut ilmu) pada perguruan tinggi yang telah mengikuti Training Intisab II, dan aktif mengikuti Halaqoh Ishlah selama 1,5 tahun
c. Anggota Muntasib ialah mahasiswa Islam yang sedang melakukan studi (menurut ilmu) pada perguruan tinggi yang telah mengikuti Training Intisab III, dan aktif mengikuti Halaqoh Ishlah selama 2 tahun
d. Anggota Kehormatan ialah mahasiswa Islam yang sedang melakukan studi (menurut ilmu) pada perguruan tinggi yang telah berjasa dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan dan perjuangan HIMA PUI, yang telah ditetapkan menjadi oleh Bakornas HIMA PUI
Pasal 3
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
1. Yang dapat diterima untuk menjadi anggota Pemula adalah :
a. Mahasiswa Muslim
b. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun
c. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis kepada pengurus HIMA PUI terdekat, serta bersedia mengikuti Training Intisab I, Halaqoh Ishlah dan menyetujui PD/PRT HIMA PUI dan Peratuan-peraturan pokok lainnya.
2. Yang dapat diterima untuk menjadi anggota Muda adalah :
a. Memenuhi persyaratan pada ayat 1
b. Lulus Training Intisab II
c. Telah mengikuti halaqoh Ishlah selama 1.5 tahun, serta menyetujui AD/ART Pemuda PUI dan Pedoman-pedoman pokok lainnya
d. Aktif mengikuti training-training kaderisasi HIMA PUI
3. Yang dapat diterima untuk menjadi anggota Muntasib adalah :
a. Memenuhi persyaratan pada ayat 1 dan 2
b. Lulus Training Intisab III
c. Telah mengikuti halaqoh Ishlah selama 2 tahun, serta menyetujui AD/ART Pemuda PUI dan Pedoman-pedoman pokok lainnya
d. Aktif mengikuti training-training kaderisasi HIMA PUI
4. Prosedur penetapan anggota kehormatan diatur sendiri dalam ketetapan organisasi
Pasal 4
MASA KEANGGOTAAN
Keanggotaan HIMA PUI berakhir karena :
- Telah habis masa keanggotaannya
- Meninggal dunia
- Diberhentikan
- Telah lulus kuliah (tidak lagi mahasiswa)
Pasal 5
HAK ANGGOTA
1. Hak anggota Pemula, Muda dan Muntasib :
a. Mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan organisasi serta mengajukan pendapat
b. Setiap anggota berhak hadir dan bicara pada rapat-rapat organisasi
c. Setiap anggota berhak memperoleh penjelasan dan memberikan pendapat tetang kegiatan pimpinan organisasi
d. Setiap anggota berhak mengikuti proses pengkaderan yang diselenggarakan organisasi
sesuai dengan jenjang keanggotaannya
e. Setiap anggota berhak mendapat kartu anggota
2. Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan serta saran atau pertanyaan
Pasal 6
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Anggota Pemula, Muda dan Muntasib mempunyai kewajiban :
a. Mempatuhi peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta ketetapan organisasi
b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
c. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
d. Membayar iuran anggota
e. Mengikuti kegiatan dan pengkaderan sesuai dengan jenjang keanggotaannya
f. Mengikuti halaqoh ishlah sesuai dengan jenjang keanggotaannya
2. Anggota kehormatan mempunyai kewajiban :
a. Mempatuhi peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta ketetapan organisasi
b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
c. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
Pasal 7
MUTASI KEANGGOTAAN
Apabila berpindah domisi anggota HIMA PUI dapat melakukan mutasi keanggotaannya dengan meminta rekomendasi dari pengurus HIMA PUI yang ada di bawah koordinasi Pemuda Daerah setempat
Pasal 8
SANGSI
1. Anggota mendapat sangsi karena :
a. Apabila bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
HIMA PUI
b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi
2. Jenis sangsi
a. Peringatan
b. Skorsing
c. Pemberhentian
3. Sangsi diberikan melalui forum yang diselenggarakan oleh Munas Luar biasa
4. Tatacara pemberian sangsi diatur dalam ketentuan tersendiri
BAB III
KEORGANISASIAN
Pasal 9
HIMA PUI KOMISARIAT
1. HIMA PUI Komisariat menghimpun anggota dalam wilayah kampus
2. Syarat HIMA PUI tingkat komisariat
a. Minimal memiliki 10 orang anggota
b. Memiliki formasi kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang yang diperlukan
3. HIMA PUI Komisariat dibentuk dan ditetapkan oleh HIMA PUI Daerah
Pasal 10
HIMA PUI DAERAH
1. HIMA PUI Daerah menghimpun dan mengkoordinasikan HIMA PUI Komisariat dalam wilayah Kabupaten/Kota
2. Syarat HIMA PUI Daerah sekurang-kurangnya :
a. Minimal memiliki 2 komisariat HIMA PUI
b. Memiliki minimal 20 orang anggota
c. Memiliki formasi kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang yang diperlukan
3. HIMA PUI Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional HIMA PUI
Pasal 11
BADAN KOORDINASI HIMA PUI
Badan Koordinasi Nasional HIMA PUI mengkoordinasikan, HIMA PUI Daerah dalam wilayah propinsi dalam sekup nasional
BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 12
SUSUNAN KEPENGURUSAN
1. Badan Koordinasi HIMA PUI Nasional, terdiri dari Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan beberapa ketua bidang/departemen serta anggota
2. HIMA PUI Daerah, terdiri dari Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan beberapa ketua bidang/departemen serta anggota
3. HIMA PUI Komisariat, terdiri dari Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan beberapa ketua bidang/departemen serta anggota
4. Setiap Departemen atau Bidang dipimpin oleh Ketua Departemen atau Ketua Bidang dan beberapa anggota Departemen atau Bidang
5. Departemen atau bidang dapat dilengkapi oleh badan, divisi, atau kelompok kerja yang diatur oleh mekanisme organisasi
Pasal 13
KEWAJIBAN PENGURUS
1. Pimpinan HIMA PUI Komisariat :
a. Memimpin dan mewakili organisasi keluar maupun kedalam pada sekup kampus
b. Melakukan Instruksi-Instruksi dan ketetapan-ketetapan pimpinan organisasi di atasnya melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah komisariat (Muskom) serta bertanggungjawab kepada musyawarah anggota dan pimpinan HIMA PUI Daerah
c. Membimbing para anggota dalam beramal ibadah kepada Allah SWT. Meningkatkan kesadaran berorganisasi dan menyalurkan kegiatan dalam amal usaha organisasi sesuai dengan bakat dan kemampuan para anggota
d. Membina, membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
2. Pimpinan HIMA PUI Daerah :
a. Memimpin dan mewakili organisasi keluar maupun kedalam pada sekup kabupaten/kota
b. Melakukan Instruksi-Instruksi dan ketetapan-ketetapan pimpinan organisasi di atasnya serta meneruskan kepada pimpinan organisasi di bawahnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah daerah serta bertanggungjawab kepada musyawarah daerah dan Badan koordinasi nasional HIMA PUI
c. Membina, membimbing dan mengkoordinasikan amal usaha serta kegiatan-kegiatan pimpinan komisariat
3. Badan Koordinasi Nasional HIMA PUI
a. Memimpin dan mewakili perhimpunan keluar maupun kedalam pada sekup nasional serta bertanggung jawab kepada Musyawarah nasional
b. Membina, membimbing dan mengkoordinasikan amal usaha serta kegiatan-kegiatan pimpinan daerah serta melaksanakan keputusan musyawarah nasional
c. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan badan koordinasi nasinal HIMA PUI menyusun pedoman, pembagian tugas, serta wewenang para pimpinan
Pasal 14
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
1. Ketua umum pimpinan badan koordinasi nasional HIMA PUI dipilih oleh Munas
2. Struktur dan personalia pimpinan badan koordinasi nasional HIMA PUI ditetapkan oleh team formatur yang diketuai oleh ketua umum terpilih
3. Ketua umum daerah dan ketua umum komisariat dipilih oleh musyawarah ditingkat struktur masing-masing
4. Struktur dan personalia pimpinan daerah dan pimpinan komisariat dibentuk oleh team formatur yang diketuai oleh ketua umum atau ketua terpilih dan ditetapkan oleh struktur di atasnya
5. Dalam keadaan tertentu, pimpinan daerah dan komisariat dapat ditentukan dan ditetapkan secara langsung tanpa musyawarah ditingkat daerah atau komisariat oleh pimpinan badan koordinasi nasional
BAB V
PERMUSYAWARATAN
Pasal 15
MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
1. Munas dihadiri oleh para pimpinan badan koordinasi nasional, utusan pimpinan badan koordinasi daerah, dan utusan pimpinan komisariat
2. Munas dapat dilangsungkan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah peserta yang berhak hadir
3. Jika Munas tidak dapat dilangsungkan karena syarat yang termaktub dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat terpenuhi maka munas berikutnya dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah dengan tidak mengingat ketentuan syarat tersebut
4. Munas luar biasa dapat dilaksanakan apabila dipandang sangat perlu oleh pimpinan badan koordinasi nasional HIMA PUI atas permintaan sedikitnya 2/3 dari jumlah pimpinan daerah. Munas membahas dan mengesahkan laporan pertangungjawaban pimpinan badan koordinasi nasional, menyusun program amal, menyelenggarakan pemilihan ketua umum badan koordinasi nasional dan hal-hal lain yang dianggap perlu
5. Musyawarah kerja nasional diadakan untuk memusyawarahkan hal-hal yang khusus yang dipandang perlu, dan dihadiri oleh pimpinan koordinasi nasional, utusan pimpinan daerah, dan utusan pimpinan komisariat HIMA PUI
Pasal 16
MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH KOMISARIAT, MUSYAWARAH KERJA DAERAH DAN MUSYAWARAH KERJA KOMISARIAT
1. Musyawarah daerah dan musyawarah kerja daerah dihadiri oleh para pimpinan daerah, utusan pimpinan komisariat
2. Musyawarah komisariat dan musyawarah kerja komisariat dihadiri oleh para pimpinan komisariat
3. Musyawarah daerah dan musyawarah komisariat dapat dilangsungkan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah peserta yang berhak hadir
4. Musyawarah daerah dan musyawarah komisariat membahas dan mengesahkan laporan pertangungjawaban pimpinan daerah dan komisariat, menyusun program amal, menyelenggarakan pemilihan ketua umum pimpinan daerah dan pimpinan komisariat serta hal-hal lain yang dianggap perlu
5. Dalam musyawarah daerah dan komisariat, pimpinan badan koordinasi nasional mengirimkan utusannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk, menerima laporan dari pimpinan daerah dan komisariat yang bersangkutan
Pasal 17
RAPAT-RAPAT
1. Rapat pimpinan harian dihadiri oleh para pimpinan harian dan para ketua departemen/bidang yang diperlukan
2. Rapat-rapat pimpinan perhimpunan diadakan sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Rapat dipimpimpin oleh ketua umum, sekretaris umum organisasi, jika berhalangan hadir rapat dapat dipimpin oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh ketua umum atau atas kesepakatan peserta rapat
Pasal 18
JENIS-JENIS RAPAT
1. Rapat Sidang Pleno
a. Diselenggarakan oleh organisasi untuk mengevaluasi program kerja selama setengah periode, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku
b. Pleno tengah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode
c. Pleno tengah dihadiri oleh pengurus HIMA PUI dan anggota HIMA PUI
2. Rapat kerja
a. Dilaksanakan setelah pelantikan pengurus HIMA PUI Bandung
b. Dihadiri oleh perngurus HIMA PUI Bandung
c. Rapat kerja diselenggarakan untuk menyusun program kerja, schedule time, penanggung jawab dan anggaran biaya.
3. Rapat Pengurus
a. Diselenggarakan oleh organisasi untuk mengevaluasi jalannya program kerja
b. Diselenggarakan minimal 1 minggu satu kali
c. Rapat pengurus dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua bidang
dan anggota bidang
d. Berfungsi untuk membahas dan menentukan kebijakan-kebijakan umum serta mempersiapkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang.
4. Rapat Bidang
a. Diselenggarakan oleh masing-masing bidang untuk mengevaluasi jalannya program kerja tiap
bidang dan mempersipkan program yang telah ditetapkan
b. Diselenggarakan minimal 1 bulan satu kali
c. Rapat bidang dihadiri oleh ketua dan anggota bidangnya atau mengundang ketua umum dan sekretaris umum
5. Rapat panitia
a. Dihadiri dan dilaksanakan oleh panitia yang telah di SK-kan oleh pengurus HIMA PUI untuk merealisasikan programn kerja.
b. Rapat panitia diselenggarakan untuk membahas teknis-teknis dalam suatu kegiatan.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 19
PENUTUP
1. Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, selanjutnya akan diatur dalam GBHO dan atau akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan
2. Peraturan rumah tangga ini menjadi pengganti dan turunan dari anggaran rumah tangga Pemuda PUI, dibuat dan ditetapkan pada Munas I HIMA PUI, Sekretariat PW PUI Jabar. Bandung 15 November 2004 M.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar